BAB I

PENDAHULUAN

Makalah Perbandingan sistem hukum tata negara. Dalam makalah ini penulis membahas 4 (empat) hal yaitu, sistem perwakilan, sistem amandemen, syarat negara demokrasi dan negara hukum. Penulis membandingkan ke-empat  hal tersebut yang ada di negara Jepang berdasarkan konstitusi Jepang dan Indonesia berdasarkan UUD 1947. Jepang dan Indonesia adalah sama-sama negara merdeka yang memiliki ciri khas masing-masing. Negara Jepang menganut sistem parlementer yang mana berbeda dengan Indonesia yaitu menganut sistem Presidensiil.

Namun dalam hal bentuk neaara keduanya adalah negara Kesatuan. Bentuk negara Jepang adalah monarkhi konstitusional karena menempatkan kaisar sebagai kepala negara. Dalam hal kelembagaan negara Jepang menganut Tri as Politica atau tiga pusat kekuasaan. Sedangkan Indonesia menganut Sapta as Politica. Selain mengklaim sebagai negara berdaulat dan punya sistem hukum, apakah memang benar-benar keduanya adalah negara hukum ? Karena kriterium sebuah negara hukum tidak hanya dilihat dari apakah punya undang-undang atau peraturan-peraturan negara, akan tetapi dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara harus menerapkan peraturan yang ada dengan baik.

Dalam konteks ini pula penerapannya haruslah berdasarkan prinsip due process of law. Selain ini  memperhatikan pergeseran paradigm negara hukum yang sebelumnya adalah negara hukum klasik ke negara hukum modern, maka patut juga dipertanyakan apakah ada penjaminan social welfare di dalam kedua negara tersebut yang sudah ditetapakan dalam konstitusi masing-masing. Untuk memperjelas hal ini maka pembahasan mengenainya perlu. Di dalam bagian pembahasan penulis akan menguraikan secara panjang lebar keadaan kedua negara dalam 4 (empat) di atas.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     SISTEM PERWAKILAN

1.      Landasan Teori

Dalam sistem pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, maka keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan ini. Secara teoritik dapat dikatakan bahwa dalam sebuah negara yang demokratis setiap warga negara dan unit-unit politik harus diwakili dan terwakili. Badan-badan perwakilan tersebut lazim disebut sebagai parlemen. Salah satu isu yang paling fundamental adalah penentuan berapa jumlah “kamar” dalam parlemen tersebut dan bagaimana proses pengambilan keputusan serta proses legislasi yang diemban oleh parlemen tersebut.[1] Jumlah kamar yang dimaksud bisa satu kamar (unicameral), atau dua kamar (bicameral) atau tiga kamar (thricameral).

Pilihan sistem perwakilan itu selalu tercermin dalam struktur kelembagaan parlemen yang dianut di suatu negara. Pada umumnya, di setiap negara dianut salah satu atau paling banyak dua dari ketiga sistem tersebut secara bersama-sama. Dalam hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, maka pelembagaan tercermin dalam struktur parlemen satu kamar. Artinya struktur lembaga perwakilan rakyat yang dipraktikan oleh negara itu mestilah parlemen satu kamar (unicameral parliament). Jika sistem yang dianut itu mencakup dua fungsi, maka kedua fungsi itu selalu dilembagakan dalam struktur parlemen dua kamar (bicameral parliament).[2]

Dengan demikian, dalam praktik di berbagai negara, sistem unicameral selalu mencerminkan satu sistem perwakilan saja, yaitu perwakilan politik, sedangkan dalam sistem bicameral dianut dua dari tiga sistem perwakilan di atas. Ada parlemen bicameral yang menganut sistem perwakilan politik dan perwakilan teritorial (regional).[3] Fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Fungsi perwakilan sering dipandang dalam 2 (dua) persepektif yaitu secara formal artinya keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik, juga dari segi substantif yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Dalam rangka menjaga pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal pula adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktikan di berbagai negara demokrasi.

Ketiga fungsi itu adalah :

1.      Sistem perwakilan politik (political representation);

Konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan dan kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

2.      Sistem perwakilan territorial (territorial atau regional representation);

Konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mewakili pihak-pihak yang ada di daerah atau regional ia berasal.

3.      Sistem perwakilan fungsional (functional representation)

Konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mendapat kesempatan untuk memilih dalam golongan ekonomi atau profesi di mana ia bekerja, dan tidak semata-mata menurut golongan politiknya, seperti halnya dalam sistem perwakilan politik.

2.      Perbandingan Sistem Perwakilan Jepang Vs Sistem Perwakilan Indonesia

1.      Sistem Perwakilan Indonesia

Semula, sistem bikameral yang disarankan oleh banyak kalangan para ahli supaya dikembangkan adalah sistem bicameral yang kuat (strong bicameralism) dalam arti kedua kamar dilengkapi dengan kewenangan yang sama-sama kuat dan saling mengimbangi satu sama lain. Untuk itu, masing-masing kamar diusulkan dilengkapi dengan hak veto. Perubahan ketiga UUD 1945 hasil sidang Tahunan MPR tahun 2001 justru mengadopsi gagasan parlemen “becameral” yang bersifat “soft”. Kedua kamar dewan perwakilan tersebut dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Yang lebih kuat tetap Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.[4]

Menurut Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia setelah Amandemen ke-4 UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem Tricameral (sistem 3 kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal tersebut wajar, karena dilihat dari fungsi dan perannya, ketiga lembaga tersebut masing-masing mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam pemerintahan. Akan tetapi kalau dilihat dari bentuknya, Indonesia menganut sistem bicameral, dikarenakan sesungguhnya MPR merupakan lembaga yang berisikan Anggota dari DPR dan DPD. Jadi dapat dikatakan bahwa MPR merupakan penyatuan dari DPR dan DPD. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistem perwakilan dua kamar yang katanya halus (soft bicameral) itu maka dibawah ini akan di paparkan tugas kewenangan masing-masing kamar berdasarkan undang-undang  dasar 1945.

1.      Fungsi Legislasi

Ø  Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Ø  Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 22D  ayat (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.      Fungsi Pengawasan

Ø  Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Ø  Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 22D ayat (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3.      Fungsi Anggaran

Ø  Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 20A ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Ayat (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Ø  Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 22D (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

2.      Sistem Perwakilan Jepang

Parlemen Jepang/Diet adalah lembaga tertinggi Negara dan satu-satunya badan pembuat undang-undang negara yang terdiri dari dua Dewan, (bikameral), yaitu :

a.       Majelis Rendah (Shugiin), anggotanya dipilih melalui Pemilu dengan masa jabatan 4 tahun (Pasal 45).

b.      Majelis Tinggi (Sangiin), anggotanya dipilih melalui Pemilu dengan masa jabatan 6 tahun (Pasal 46)

Kedua kamar mempunyai anggota yang dipilih secara langsung, yang merupakan perwakilan seluruh rakyat. Jumlah anggota dan kualifikasi anggota kedua kamar parlemen tersebut ditentukan oleh undang-undang. Sistem dua kamar Jepang berbeda dengan Indonesia yaitu Strong Bicameral.

Hal ini bisa dilihat dalam pasal-pasal mengenai kewenangan masing-masing kamar. Pasal 48 dengan sangat tegas memuat ketentuan “Tiada seorang pun diperbolehkan menjadi anggota dari kedua Houses secara bersama-sama”. Secara umum, Kamar Bawah mempunyai kekuasaan lebih besar daripada Senate, yakni:

1.      Fungsi Legislasi

Ø  House of Representatives atau Kamar Bawah

Pasal 59 ayat (2) Bila kamar bawah meluluskan RUU tapi Senate menolaknya, kamar bawah bisa memperundangkannya dengan majoritas 2/3.

Pasal 59 ayat (4) Bila kamar bawah meluluskan RUU (dan perjanjian international) tapi Senate menetapkannya selama 60 hari, maka RUU tersebut diperundangkan secara automatis.

Pasal 60 Kedua dari pasal sebelumnya berlaku juga untuk persetujuan Diet  yang diperlukan bagi penyelesaian mengenai perjanjian-perjanjian.

Ø  House of Councillors atau Kamar Atas/Senat

Pasal 59 ayat 1 “suatu rencana undang-undang menjadi undang-undang atas diluluskannya oleh kedua Houses, kecuali bila sebaliknya diatur oleh undang-undang. Sifatnya memberikan pertimbangan atau menyetujui suatu rencana undang-undang atau tidak”.

2.      Fungsi Anggaran

Ø  House of Representatives

Pasal 60 ayat (1) “Anggaran belanja dan pendapatan negara harus mula-mula diajukan kepada House of Representatives. Bila penetapan kamar bawah dan Senate berbeda tentang RAPBN, penetapan kamar bawah menjadi penetapan diet.

Ø  House of Councillors/Senat

Pasal 60 ayat (2) “memberikan pertimbangan atas RAPBN”

3.      Fungsi Pengawasan :

House of Councillors

Ø  Pasal 69 “Kamar bawah mempunyai hak motion of nonconfidence (mosi tidak percaya) terhadap kabinet”.

B.     SISTEM AMANDEMEN

1.      Landasan Teori

Amandemen (bahasa Inggris: amendment) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD.[5] Menurut Sri Soemantri dalam (Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi;2010:45) mengatakan bahwa memperhatikan pengalaman-pengalaman dalam mengubah konstitusi di Kerajaan Belanda, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet, mengubah UUD tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, dan mengubah kata-kata dan istilah ataupun kalimat dalam UUD mengubah konstitusi berarti membuat isi ketentuan UUD menjadi lain dari semula melalui penafsiran.

Sistem perubahan konstitusi yakni bisa dilakukan secara langsung terhadap UUD, artinya jika ada pasal-pasal yang hendak dirubah bisa dilakukan perubahan secara langsung, dan sistem yang lain adalah perubahan secara tidak langsung artinya dilakukan amandemen terhadap UUD lama tersebut tetapi yang lama tetap berlaku. C.F Strong dalam (Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi;2010:47), mengemukan empat cara perubahan UUD, yaitu :

1.      Oleh lembaga legislatif yang dengan pembatasan (by the ordinary legislature but under certain restriction)

Perubahan oleh lembaga legislatif dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini :

a.       Lembaga legislatif jika hendak mengubah UUD paling sedikit harus dihadiri oleh sejumlah tertentu anggota (fixed quorum of members), misalnya paling sedikit dua per tiga dari seluruh anggota.

b.      Jika timbul keinginan untuk mengubah UUD maka legislatif dibubarkan. Kemudian, diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif baru. Setelah anggota legislatif beranggotakan anggota baru yang dipilih melalui pemilihan umum, maka dapat berfungsi sebagai konstituante yang berhak mengubah UUD.

c.       Jika negara mempunyai dua legislatif maka harus diadakan sidang gabungan sebagai satu lembaga. Keputusan sidang gabungan ini mengenai perubahan UUD harus disetujui oleh jumlah terbanyak dari anggota.

2.      Oleh rakyat melalui referendum (by the people through a referendum)

Menurut cara yang kedua ini perubahan UUD memerlukan persetujuan langsung dari rakyat. Persetujuan itu dapat disampaikan melalui referendum, plebisit atau populer vote. Sebelum meminta persetujuan rakyat perlu dipersiapkan rancangan perubahan oleh lembaga legislatif atau pemerintah.

3.      Oleh sebagian besar bagian dari negara federal (by a majority of all units of a federal state)

Perubahan dengan cara ini hanya berlaku di negara Federal. UUD negara federal biasanya dibuat oleh negara-negara bagian.

4.      Oleh suatu badan khusus (by a special convention)

Menurut cara ini untuk mengubah UUD perlu dibentuk lembaga baru. Lembaga ini bukan merupakan gabungan dari lembaga-lembaga yang ada melainkan baru sama sekali. Lembaga ini merupakan lembaga yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengubah UUD.

Pendapat lain dikemukanan oleh K.C.Wheare bahwa UUD dapat diubah dengan empat cara berikut :

a.       Beberapa kekuatan penting (some primary forces)

Perubahan melalui some primary forces terjadi jika perubahan itu dilakukan oleh sebagai besar rakyat sebagai suatu kekuatan berpengaruh atau dominan, golongan-golongan kuat, atau kekuatan-kekuatan yang menentukan di masyarakat.

b.      Formal amademen (formal amandement)

Perubahan melalui formal amademen merupakan perubahan yang dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam UUD itu sendiri atau UUD yang akan diubah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.       Penafsiran judisial (judicial interpretation)

Perubahan melalui penafsiran dilakukan melalui penafsiran berdasarkan hukum. Penafsiran dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.      Kebiasaan dan adat istiadat (usage and customs)

Menurut cara ini perubahan UUD dilakukan melalui kebiasaan dan adat istiadat ketatanegaraan.[6]

K.C Wheare berpendapat bahwa dalam melakukan perubahan UUD harus ada sasaran yang hendak dituju berdasarkan 4 hal, yaitu :

1.      Supaya perubahan dilakukan dengan pertimbangan masak dan secara sadar bukan secara serampangan.

2.      Supaya rakyat mempunyai kesempatan memberikan pendapat sebelum perubahan benar-benar dilakukan.

3.      Supaya kekuasaan negara bagian dan pemerintah pusat di negara federal tidak diubah secara sepihak

4.      Supaya hak-hak individu dan masyarakat seperti kaum minoritas dari segi agama, bahasa, dan kebudayaan terjamin.[7]

Sedangkan menurut Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, paradigma perubahan sebagai berikut :

a.       Paradigm kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi yang tidak semata-mata representatif tetapi juga partisipatif, untuk menggeser paradigm lama yang cenderung dikontaminasi dengan faham integralistik, sehingga menimbulkan dominasi atau hegemoni negara yang berlebihan.

b.      Paradigma negara hukum dengan prinsip supremasi hukum yang adil dan responsif untuk menggeser paradigm negara kekuasaan dengan tipologi hukumnya yang represif.

c.       Paradigma pembatasan kekuasaan sebagai tercermin konstitualisme dengan prinsip check and balance  untuk menggantikan paradigma sentralisasi kekuasaan/otoritarian.

d.      Paradigma konstitusi yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan kontrak sosial untuk mengubah paradigma bahwa hak-hak rakyat/warga adalah merupakan pemberian negara/penguasa negara.

e.       Paradigma pluralism dengan semangat toleransi dan anti diskriminasi sebagai konsekuensi atas realitas kemajemukan Indonesia, baik karena etnisitas, agama, kultur, maupun faktor-faktor kemajemukan lainnya, untuk menggeser kecenderungan dianutnya paradigma monolistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[8]

Secara teoritik, dikenal adanya sifat konstitusi yang rigid dan konstitusi yang flexible. Menurut C.F.Strong dalam (Bagir Manan & Susi Dwi Harijanti, 2014:94) Perbedaan antara konstitusi rigid dan fleksibel bertolak dari cara perubahan (amandemen) konstitusi. Disebut fleksibel kalau perubahannya tidak berbeda dengan tata cara mengubah undang-undang (statute, wet). Dikatakan rigid, apabila perubahan mensyaratkan tata cara khusus yang berbeda dengan perubahan undang-undang. Tata cara khusus yang berbeda tersebut dalam makna syarat yang lebih sulit dari perubahan undang-undang biasa. Sedangkan menurut K.C.Wheare rigid atau fleksibel diukur dari “apakah konsitusi acapkali diubah atau tidak? Meskipun tata cara perubahan diatura secara khusus, tetapi jika acapkali terjadi perubahan, maka konstitusi tersebut adalah konstitusi fleksibel. Sebaliknya, meskipun perubahan diatur secara sederhana, sama dengan mengubah atau membuat undang-undang, tetapi dalam kenyataan konstitusi tersebut jarang atau tidak pernah diubah, maka konstitusi tersebut rigid. Konsep mengenai konstitusi fleksibel atau rigid hanya mengenai atau berlaku untuk konstitusi tertulis (written constitution).

2.      Perbandingan Sistem Amandemen Jepang dan Indonesia

1.      Sistem Amandemen Indonesia

Undang-Undang Dasar Indonesia sampai saat ini telah mengalami 4 (empat) kali amandemen. Amandemen I pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, Amandemen II pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, Amandemen III pada tanggal 10 November tahun 2001, Amandemen IV pada 10 Agustus tahun 2002. Latar belakang perubahan UUD 1945 berawal pada tanggal 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi  gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang dimotori oleh masiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Berhenti Presiden Soeharto ditengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan bangsa Indonesia menjadi awal dimulainya awal reformasi di tanah air.

Pada awal era reformasi, berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan, itu antara lain, sebagai berikut :

1.      Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.      Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

3.      Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

4.      Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).

5.      Mewujudkan kebebasan pers.

6.      Mewujudkan kehidupan demokrasi.[9]

Dari berbagai macam tuntutan tersebut maka telah terjadi amandemen UUD 1945. Kehidupan demokrasi Indonesia terus berlangsung dengan UUD baru yang dinilai lebih demokrasi. Harus diakui bahwa ini adalah langkah terobosan yang besar. Jika sebelumnya tidak dikenal adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan untuk mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu jenis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR adalah mengubah rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat.[10] Pasal 37 memuat ketentuan mengenai prosedur amademen UUD 1945 sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Ditinjau dari aspek sistematika, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas dua bagian, yaitu :

1.      Pembukaan (Preambule);

2.      Batang tubuh;

3.      Penjelasan

Setelah diubah, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu :

1.      Pembukaan;

2.      Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh

Namun demikian, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika ditinjau dari segi perubahannya bersifat Rigid atau kaku karena untuk melakukan perubahan susah dan berbelit-belit. Sedangkan, jika ditinjau dari segi perkembangan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat flexibel karena hanya memuat pokok-pokok bahasan, sehingga penjabarannya diserahkan kepada peraturan perundang-undang yang ada di bawahnya.

       Bagan Hasil Amandemen                                       

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
No		Bab	Pasal	Ayat	Aturan Peralihan	Aturan Tambahan
1.	Sebelum Perubahan	16	37	49	4 pasal	2 ayat
2.	Setelah Perubahan	21	73	170	3 pasal	2 ayat

2. Sistem Amandemen Jepang

Awal dilakukan Amandemen UUD Jepang terjadi pada Pada 15 Agustus 1945, akhir perang dunia kedua, Jepang dikalahkan oleh AS dan negara-negara beraliansinya (Sekutu). Ini adalah penyerahan tanpa syarat menurut Deklarasi Potsdam. Didalam Deklarasi Potsdam ada pasal yang menuntut demokratisasi, pelindungan HAM, dan disarmament Jepang. Sekutu, khusunya AS, menganggap bahwa salah satu sebab militarism Jepang adalah konstitusi yang tak bisa membatas kekuasan eksekutif. Maka AS memerintah pemerintah Jepang mempersiap UUD baru yang mementingkan asas demokrasi, HAM dan pedamaian (pacifism).

Dibawah kotrol tentara AS sangat ketat (General Head Quarter Sektutu, GHQ), pada 1946, pemerintah Jepang mengumumkan UUD baru, dan memperlakukannya pada tahun berikut.[11] Selanjutnya ketentuan mengenai Amandemen UUD Jepang sudah diatur juga dalam UUD tersebut. Namun, ketentuan sistem Amademen Jepang temasuk rigid. Maka procedure perubahan UUD adalah jauh lebih susah daripada UU biasa. Sampai terakhir ini, perubahan UUD adalah salah satu isu critical yang membagi kiri-kanan aliran politik.

Di Jepang, pro-amendamen UUD adalah kaum konservatif. Mereka memikir bahwa UUD kita adalah UUD tertekan dan bertentangan mitos orang Jepang. Pasal 96-1 adalah pasal tentang amendamen: Untuk memulai proses amendamen, harus ada usulan (motion) amendamen yang dapat setujuan lebih 2/3 dari jemulah anggota setiap kamar Diet. Bila ada usulan ini, Diet mengadakan referendam khusus untuk amendamen. Untuk mengesahkan amendamen, perlu ada pemungutan suara setujuan lebih dari 50% di referendum.[12]

Secara lengkap Pasal 96 berbunyi :

(1) Perubahan-perubahan terhadap Undang-undang Dasar ini harus dimulai oleh Diet, melalui suara persetujuan bersama dari dua pertiga atau lebih anggota-anggota masing-masing Houses dan haruslah mengenai hal itu diajukan kepada rakyat untuk diratifikasi, yang akan memerlukan suara-suara penguatan dari mayoritas semua suara referendum khusus atau pada pemilihan sedemikian sebagaimana Diet akan menentukan dengan jelas.

(2) Perubahan-perubahan bila diratifisir sedemikian, harus segera diumumkan oleh Kaisar atas nama rakyat, sebagai bagian integral dari Undang-Undang Dasar ini.

C.    SYARAT NEGARA DEMOKRASI

1.      Landasan Teori

Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani “demokratia”, arti pokok : demos = rakyat; kratos = kekuatan; jadi kekuatan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya,singkatnya pemerintahan rakyat.[13] Sejak abad ke-6 sebelum masehi, bentuk pemerintahan negara-negara kota (stadstaten) di Yunani adalah berdasarkan demokrasi. Athena membuktikan dalam sejarah tentang demokrasi yang tertua di seluruh dunia.[14] Jadi secara etimologis, demokrasi artinya kekuasaan rakyat atau rakyat yang berkuasa.

Sedangkan bila ditilik dari pojok terminologis (perspektif keilmuan), demokrasi berarti suatu sistem kehidupan sosial (bermasyarakat) yang dikelola berdasarkan kehendak rakyat, dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat kebanyakan. Dengan demikian, sistem demokrasi mendisain mayoritas (orang yang lebih banyak) sebagai penguasa. Tidak aneh akhirnya, dalam sistem ini muncul adagium “Suara rakyat suara Tuhan”.[15] Demokrasi di mata Harris Soche adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu, kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.[16] Sedangkan, demokrasi menurut International Commission for Jurist adlaah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

Namun dari semua itu, pengertian yang paling populer tentang demokrasi adalah yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln tahun 1863 yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Prof. Logeman dalam (C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil; 2008: 93-94) membagi demokrasi menjadi 4 macam, yaitu :

Pertama, demokrasi Sederhana, yaitu demokrasi yang terdapat di desa-desa, demokrasi mana berdasarkan gotong-royong dan musyawarah. Kedua, demokrasi Barat atau demokrasi liberal atau oleh kaum komunis disebut demokrasi kapitalis. Yang dimaksud dengan demokrasi barat ialah demokrasi yang dianut oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Sistem demokrasi ini mendasarkan atas liberalis atau kemerdekaan perseorangan, yang bersifat individual.

Ketiga, demokrasi timur atau demokrasi rakyat. Dengan ini dimaksudkan demokrasi yang dianut oleh negara-negara komunis seperti, Rusia, RRC dan lain-lain. Keempat, demokrasi Tengah atau Fasisme dan Nazisme, yang pernah dianut oleh Italia di masa Mussolini dan Jerman di masa Hitler. Demokrasi juga mempunyai sifat-sifat tertentu antara lain bersifat politik, yuridis, ekonomis, sosialistis dan kultural. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ada dua macam, yaitu :

a.       Demokrasi langsung artinya paham demokrasi mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.

b.      Demokrasi tidak langsung, artinya paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

Dalam Konferensi Internasional Commission of Jurist (ICJ) dikatakan bahwa pemerintah sebagai Representative Government yaitu suatu pemerintahan yang mendapatkan kekuasaan dari rakyat dimana kekuasaan tersebut diperoleh melalui pemilu yang bebas dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Syarat-syarat suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi adalah sebagai berikut :

a.       Ada proteksi konstitusional

b.      Ada peradilan yang bebas

c.       Ada pemilu yang bebas

d.      Ada kebebasan dalam berserikat

e.       Ada tugas oposisi

f.       Ada pendidikan civic[17]

2.      Perbandingan Indonesia dan Jepang  sebagai Negara Demokrasi

1.      Demokrasi di Indonesia

Dinamika demokrasi berkembang di Indonesia mulai terjadi pada awal abad XX. Anak-anak nusantara yang berkenalan dengan pengetahuan modern mulai tertarik dengan demokrasi.[18] Secara konseptual pemikiran yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi di luar Indonesia. Di masa revolusi nasional (1945-1949) lembaga demokrasi yang dianggap representasi dari legislatif dan wakil rakyat adalah KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada mulanya KNIP dibentuk sebagai lembaga pembantu presiden.

Namun sesuai dengan perkembangan dinamika politik, posisi KNIP diubah menjadi lembaga legislatif.[19] Setelah pemerintahan RIS dan UUD RIS tidak diberlakukan lagi, pemerintah menganut prinsip demokrasi liberal parlementer. DPRS menjadi lembaga legislatif yang berwenang mengontrol pemerintahan yang dijalankan oleh kabinet. Keberadaan kabinet akan sangat dipengaruhi oleh dukungan atau penolakan dari DPRS. Masa ini berlangsung sejak kabinet Natsir hingga kabinet Ali II (17 Agustus 1950 sampai 14 Maret 1957).[20]

Tahun 1957 Presiden Soekarno melontarkan demokrasi yang dianggap relevan dengan kondisi bangsa Indonesia. Pemikiran yang dilontarkan Presiden Soekarno adalah demokrasi terpimpin.[21] Pemerintahan orde baru dengan cerdik menciptakan dikotomi terhadap kekuatan yang dianggap berbahaya bagi bangsa Indonesia, yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kelompok politik islam dikategorikan sebagai ekstrem kanan. Sebaliknya penganut komunisme dikategorikan sebagai ekstrem kiri.[22]

Ternyata praktek otoritarian pemerintah orde baru tidak lagi dapat mengatasi permasalahan bangsa, termasuk menghadapi gelombang demokrasi. Jatuhnya pemerintahan Soeharto yang sering dianggap sebagai masa awal reformasi segera diikuti oleh tuntutan pencabutan aturan-aturan politik yang bertentangan dengan demokrasi. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945 telah menerapkan sekurang-kurangnya 4 (empat) model demokrasi yang saling berbeda, baik dalam hal namanya maupun dalam unsur-unsur pokoknya, yaitu : (1) Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer (1950-1959), (2) Demokrasi Terpimpin (1959-1966), (3) Demokrasi Pancasila (1966-1998), (4) Demokrasi Reformasi (1998-sekarang).[23]

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat… “Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.[24] Berdasarkan syarat demokrasi dari ICJ diatas dalam UUD 1945 ternyata juga bisa ditemukan pasal-pasal terkait, antara lain :

Proteksi konstitusional :  Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan (2). Peradilan yang bebas : Pasal 24 (1). Pemilu yang bebas : Pasal 22E (1). Kebebasan berserikat : Pasal 28, UU Parpol. Tugas oposisi : Pasal 20A, Pasal 24B,  Pendidikan Civic : Pasal 27, Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28H, UU Sisdiknas.

2.      Demokrasi di Jepang

Pada bulan Juli 1945, tak lama setelah Jerman menyerah, para pemimpin Sekutu bertemu di Potsdam dekat Berlin untuk membahas kebijakan pascaperang. Di antaranya adalah keputusan untuk menempati tanah air Jepang setelah kemenangan yang telah dicapai di Pasifik. Sekutu juga sepakat bahwa pendudukan harus juga tentang perlucutan senjata lengkap pasukan Jepang dan pengadilan penjahat perang Jepang. Perjanjian Potsdam lanjut menyerukan reformasi demokratis dalam pemerintahan Jepang. Akhirnya, Sekutu menyatakan bahwa pendudukan akan berakhir hanya ketika semua kondisi ini telah dicapai dan "pemerintah damai dan bertanggung jawab" telah didirikan di Jepang.

Kesepakatan Postdam segera setelah Jepang mengumumkan keputusan mereka untuk menyerah, Jenderal Douglas MacArthur ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi untuk Sekutu untuk mengawasi pendudukan Jepang. Meskipun ia secara teknis di bawah wewenang komisi Sekutu, MacArthur mengambil perintah dari Washington. Daripada membangun pemerintahan militer Amerika untuk memerintah Jepang selama pendudukan, MacArthur memutuskan untuk mempekerjakan pemerintah Jepang yang ada. Dia juga menyerukan Diet Jepang untuk mengeluarkan undang-undang pemilu baru untuk menyediakan pemilu demokratis yang bebas, termasuk, untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang, hak perempuan untuk memilih. Selain itu, di bawah arahan MacArthur, pertumbuhan serikat buruh didorong, kepemilikan tanah besar yang dipecah dan sistem pendidikan direformasi. [25]

Sebelum 1945, demokrasi seperti yang kita kenal memiliki sedikit kesempatan untuk berkembang di Jepang. Tidak ada pemilihan umum yang bebas atau partai politik yang nyata ada. Perempuan ditolak hak yang sama. Dari sudut pandang Amerika, meskipun Konstitusi Meiji terdaftar sejumlah kebebasan individu, beberapa yang bermakna. Misalnya, meskipun kebebasan berbicara dilindungi oleh konstitusi, pemerintah dilarang apa yang dianggap "pikiran berbahaya."[26]

Konstitusi Jepang(Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法|Nihon-Koku Kenpō) adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara Konstitusi ini, yang disebut juga "Konstitusi Damai 平和憲法 Heiwa-Kenpō," memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang; yang terdapat pada Pasal 9, dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran. Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu seusai Perang Dunia II dan direncanakan untuk menggantikan sistem monarki absolut yang militeristik dengan suatu bentuk demokrasi liberal. Saat ini, dokumen konstitusi ini bersifat kaku dan belum ada amandemen yang ditambahkan sejak penetapannya. Meskipun perjalanan demokrasi Jepang melewati jalan rumit yang panjang namun akhirnya kini Jepang sudah menjadi negara demokrasi. Hal ini tidak lain dan tidak bukan kita bisa melihat dalam konstitusi Jepang tahun 1947 dan praktek ketata negaraanya. Bahkan Bab III Konstitusi Jepang berjudul "hak-hak dan kewajiban dari rakyat."

Pasal-pasal mengenai negara demokrasi antara lain :

·         Proteksi konstitusional :

o Pasal 13 (hak hidup, kemerdekaan, tidak diskriminasi dan usaha mengejar kebahagiaan),

o Pasal 14 (semua orang sama di depan hukum), Pasal 18 (larangan perbudakan),

·         Peradilan yang bebas :

o Pasal 32 hak mencari keadilan, hak untuk "due process" (psl. 33 sampai pasal 40)

·         Pemilu yang bebas :

o Pasal 15 dan pasal 22 (hak pilih dan universal suffrage)

·         Kebebasan berserikat :

o Pasal 21 (kebebasan berserikat),

o Pasal 28 (hak berserikat buruh)

·         Pendidikan civic :

o Pasal 17 hak menuntut ganti rugi,

o Pasal 19 (hak kebebasan berpikir dan berpendapat),

o Pasal 20 (kebebasan beragama, Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) (hak pendidikan),

o Pasal 23 (hak atas kesehatan dan kebudayaan, kesejahteraan dan keamanan),

o Pasal 27 (hak bekerja),

o Pasal 29 (hak atas hak milik, kebebasan untuk memilih perkerjaan dan tempat tinggal),

o Pasal 30 (kewajiban pajak)

·         Tugas oposisi :

o Pasal 16 hak mengajukan petisi,

o Pasal 21 (kebebasan pers),

o Pasal 41 (diet pembuat undang-undang),

o Pasal 60 (anggaran negara diajukan ke parlemen),

o Pasal 69 (mosi tidak percaya)

D.    NEGARA HUKUM

1.      Sekilas Sejarah Pemikiran Mengenai Negara Hukum

Keberadaan tentang konsepsi negara hukum sudah ada semenjak berkembangnya pemikiran cita negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya monumentalnya yakni Politicos. Plato dalarn buku ini sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjutkan tatkala Plato mencapai usia lanjut dengan memberikan perhatian yang tinggi pada hukum.

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato dalam nomoi ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. la menyatakan: ”Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum”. Oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl juga telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai Nachtwakerstaat atau Nachtwachterstaat (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (free fight), laisez faire, laisez ealler, siapa yang kuat dia yang menang. Paham liberalisme diinspirasikan oleh aliran ekonorni liberal Adam Smith yang menolak keras campur tangan negara dalam kehidupan negara ekonomi.

Pemikiran Immanuel Kant pada gilirannya mernberi inspirasi dan mengilhami F.J.Stahl dengan lebih memantapkan prinsip liberalisme bersamaan dengan lahirnya kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yang memberi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat Undang¬-Undang (the making of law) dan pelaksana Undang-Undang (the executing of law).[27]

2.      Landasan Teori

Perkembangan negara hukum belakangan menjadi hal yang sangat diperbincangan oleh kalangan pakar, akademisi bahkan masyarakat yang melek hukum. Berbagai macam penelitian dan perubahan dilakukan agar dapat tercapai negara hukum yang ideal. Perkembangan ini dimulai dari konsep negara hukum yang sangat tradisional, kemudian menjadi negara hukum formal dan negara hukum kesejahteraan (welfare state). Welfare state adalah idaman semua bangsa karena negara ikut andil dalam berbagai hal untuk mencapai kesejahteraan umum.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakekatnya berakar dari konsep kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan aptuh terhadap hukum tanpa kecuali.[28] Secara garis besar, konsep negara hukum tersebut meliputi konsep negara hukum versi Eropa dan versi Anglo Saxon. Negara hukum formal/klasik versi Eropa diperkenalkan oleh Fj. Stahl dalam bukunya Philosophie des Recht (1878) yang dipengaruhi oleh pemikiran liberal dari Rousseau. Unsur-unsur utama negara hukum formal/klasik meliputi :

1.      Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

2.      Penyelenggaraan negara harus di dasarkan atas teori trias politica supaya menjamin terlindungnya hak-hak asasi manusia tersebut,

3.      Penyelenggaraan pemerintah di dasarkan atas undang-undang (wetmatig bestuur)

4.      Apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah melanggar hak-hak asasi manusia warga negara, maka harus ada pengadilan administrasi yang menyelesaikannya.

Pada negara-negara yang bercorak Anglo, konsep negara hukumnya dipengaruhi oleh the rule of law yang diperkenalkan oleh AV. Dicey, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu :

1.      Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum),

2.      Persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang

3.      Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu dilindungi.[29]

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1.      Negara harus tunduk pada hukum

2.      Pemerintah menghormati hak-hak individu.

3.       Peradilan yang bebas dan tidak memihak.[30]

3.      Perbandingan Negara Hukum Indonesia vs Negara Hukum Jepang

1.      Bentuk negara hukum di Indonesia

Sejak tanggal 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan yang dipilih adalah Republik. Karena itu, falsafah dan kultur politik yang bersifat ‘kerajaan” yang didasarkan atas sistem feodalisme dan paternalisme, tidaklah dikehendaki negara modern dengan pemerintahan “res publica”. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat). [31] Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”

2.      Bentuk negara hukum Jepang

Jepang menganut konsep negara hukum The Rule Of Law (Ho no Shihai), yang sering dikenal dalam Anglo-American ke dalam konstitusinya secara resmi pada tahun 1947, meskipun tidak secara eksplisit dimunculkan dalam undang-undang  tertinggi itu.[32] Pakar hukum dan pendiri Mahkamah Agung Hakim Agung Masami Itoh, yang termasyur dalam publikasinya tahun 1954 memuat judul “       “Rule of Law (Ho no Shihai)”, bahwa dalam terjemahannya “secara konsep, negara hukum the rule of law merupakan dasar konstitusi Jepang, dan konstitusi kita mengharapakan konsep itu menjadi sebuah kepercayaan tetap dari bangsa Jepang”.[33] Meskipun tidak secara eksplisit dalam konstitusi Jepang mencantumkan pasal terkait konsep negara hukumnya namun berikut adalah beberapa pasal yang bisa ditafsirkan Jepang adalah negara hukum yaitu :

Pasal 1 berbunyi “Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi”

 Pasal 98 ayat (1) berbunyi “Undang-Undang Dasar ini haruslah menjadi undang-undang yang tertinggi dari bangsa dan tiada undang-undang, ordonansi, dekrit Kaisar, atau peraturan lain dari pemerintah, atau sebagian dari padanya, bertentangan dengan peraturan-peraturan di dalamnya Undang-Undang Dasar ini, dapat memiliki kekuatan hukum atau berlaku”.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka, pada bagian ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, mengenai Sistem Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut strong bicameral. Sedangkan  Indonesia menganut soft bicameral. Kedua, mengenai sistem amandemen. Dalam konstitusi Jepang prosedur amandemen terdapat dalam Pasal 96 UUD 1947, sedangkan Indonesia dalam UUD 1945 pasal 37. Kedua konstitusi dari dua negara ini menetapkan prosedur khusus mengenai amandemennya.

Namun jika ditinjau, ternyata konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen. Ketiga, syarat negara demokrasi.

Jepang dan Indonesia adalah sama-sama negara demokrasi, karena dalam konstitusi keduanya memuat hal-hal yang berkaitan langsung dengan bentuk negara demokrasi. Ada penjaminan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, pembatasan kekuasaan penguasa, kesejahteraan, hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Keempat, negara hukum. Jepang menganut bentuk negara hukum The Rule of Law. Sedangkan Indonesia menganut konsep negara hukum Rechtstaat.

DAFTAR PUSTAKA

• Armada Riyanto, dkk.., 2011, Politik Demokrasi : Sketsa, Filosofis, Fenomenologis, Penerbit Program Sekolah Demokrasi, Jawa Timur
• B. Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, 1997, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
• C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Edisi Revisi), Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
• Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, 2010, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media, Yogyakarta
• Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta
• _______________, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
• King Faisal Sulaiman, 2013, Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
• Prajudi Atmosudirdjo, dkk… (editor), 1983, Konstitusi Jepang, Ghalia Indonesia, Jakarta.
• Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI
• Winarno, 2007, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi¸Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta
• W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Sarana Pemerintahan, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
  
  

Peraturan Perundang-Undangan :

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  
  
  Internet/Website :

• Jimly Assidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, diunduh dari www.jimlyassidiqie.com tanggal 10 April 2016
• Kunio Hamada, 2007, On The Rule Of Law In Japan, World Justice Project Multidisciplinary Outreach Meeting September 20, 2007, Four Seasons Hotel, Singapore, diakses tanggal 16 April 2016
• Priadi Cipta Wijaya , Kajian Teoritis · Konsep Demokrasi dan Negara Hukum (Rule of Law), diakses tanggal 8 April 2016
• Shimada Yuzuru, tanpa tahun, UUD Jepang dan Tata Negara, Nagoya University,www2.gsid.nagoyau.ac.jp/blog/shimadayuzuru/files/2011/03/paper_for_lecture_at_unand_on20110225.pdf konstitusi jepang,

---

[1] King Faisal Sulaiman, 2013, Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 22

[2] Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 41

[3] Jimly Asshiddiqie, Ibid., hlm. 42

[4] Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta, hlm. 52

[5] Muhammad Fauzy, dkk.. 2013, Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “UUD 1945 Dan Proses Amandemen”, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, hlm.26 https://www.academia.edu/11797014/MAKALAH_UUD_1945_DAN_PROSES_AMANDEMEN diakses tanggal 10 April 2016

[6] Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, 2010, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, hlm. 49

[7] Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, Ibid., hlm.53

[8] Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, Ibid., hlm.55-56

[9] Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm.6

[10] Sekretariat Jenderal MPR RI, Ibid., 49

[11] Zhimada Yuzuru, UUD Jepang dan Tata Negara, hlm. 2

[12] Shimada Yuzuru, Ibid, hlm. 6

[13] C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Edisi Revisi), Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.90

[14] C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Ibid

[15] http://www.ispi.or.id/2011/01/01/demokrasi-negara-demokratis-dan-kaum-demokrat/, diakses tanggal 10 April 2016

[16] Winarno, 2007, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi¸Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 91

[17] Y.Hartono, Handout Hukum Pemerintahan Pusat, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[18] Armada Riyanto, dkk.., 2011, Politik Demokrasi : Sketsa, Filosofis, Fenomenologis, Penerbit Program Sekolah Demokrasi, Jawa Timur, hlm.78

[19] Ahmada, dkk. Ibid, hlm.89

[20] Ahmada, dkk. Ibid, hlm.92

[21] Ahmada, dkk. Ibid, hlm. 93

[22] Ahmada, dkk. Ibid, hlm. 96

[23] Winarno, 2007, Op.Cit, hlm. 155

[24] Cora Elly Noviati, 2013, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi  Volume 10 Nomor 2, diakses tanggal 4 April 2016, hlm.335

[25] A S I A P R O G R A M S P E C I A L R E P O R T,2003 Durable Democracy:

Building The Japanese State. Hlm. 9 https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/asiarpt_109.pdf, diakses tanggal 15 April 2016

[26] Bringing Democracy to Japan, http://www.crf-usa.org/election-central/bringing-democracy-to-japan.html, diakses tanggal 15 April 2016

[27] http://www.kesimpulan.com/2009/05/teori-negara-hukum.html, diakses tanggal 10 April 2016

[28] B. Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, 1997, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 7

[29] W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Sarana Pemerintahan, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3

[30] Priadi Cipta Wijaya , Kajian Teoritis · Konsep Demokrasi dan Negara Hukum (Rule of Law), https://www.academia.edu/9090259/Kajian_Teoritis_Konsep_Demokrasi_dan_Negara_Hukum_Rule_of_Law, diakses tanggal 10 April

[31] Jimly Assidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, diunduh dari www.jimlyassidiqie.com tanggal 10 April 2016

[32]  Kunio Hamada, 2007, On The Rule Of Law In Japan, World Justice Project Multidisciplinary Outreach Meeting September 20, 2007, Four Seasons Hotel, Singapore, hlm. 1

[33] Kunio Hamada, hlm.2